57 Tahun JKN: BPJS Kesehatan Terus Kawal Layanan Kesehatan untuk Rakyat Indonesia
Tanggal 15 Juli diperingati sebagai Hari Lahir Jaminan Kesehatan Nasional, menandai perjalanan 57 tahun sistem jaminan kesehatan di Indonesia yang kini dijalankan oleh BPJS Kesehatan untuk seluruh rakyat.
Tanggal 15 Juli diperingati sebagai Hari Lahir Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), tonggak sejarah yang menandai awal perjalanan sistem jaminan kesehatan di Indonesia. Tahun ini, JKN genap berusia 57 tahun, mengingat awal berdirinya sistem jaminan kesehatan negara dimulai sejak 15 Juli 1968.
Pada tanggal tersebut, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), yang menjadi cikal bakal lembaga pengelola jaminan kesehatan di Indonesia. BPDPK adalah institusi pertama yang mengelola program jaminan pemeliharaan kesehatan bagi pegawai negeri, pensiunan, dan keluarganya.
Transformasi kemudian terus berlangsung, dari BPDPK menjadi PT Askes (Persero), hingga beralih menjadi BPJS Kesehatan pada tahun 2014. Kini, BPJS Kesehatan menjadi pelaksana utama program JKN yang mencakup seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti, menegaskan bahwa peringatan 57 tahun jaminan kesehatan ini menjadi momentum untuk terus memperbaiki layanan dan memperluas cakupan kepesertaan.
“Selama 57 tahun, program jaminan kesehatan terus bertransformasi. Kini BPJS Kesehatan sebagai pelaksana JKN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan layanan kesehatan mudah diakses, cepat, dan setara bagi seluruh rakyat,” ujar Ghufron Mukti, Senin (15/7/2025).
280 Juta Peserta, Sistem Jaminan Kesehatan Terbesar di Dunia
Saat ini, BPJS Kesehatan telah melayani lebih dari 280 juta penduduk Indonesia, menjadikannya sistem jaminan kesehatan sosial terbesar di dunia dari sisi jumlah peserta. Dengan lebih dari 23 ribu fasilitas kesehatan tingkat pertama dan 2.900 rumah sakit mitra, BPJS Kesehatan terus memperkuat ekosistem layanan kesehatan nasional.
Menurut Dr. Abdillah Ahsan, Direktur Lembaga Demografi Universitas Indonesia (LDUI), keberadaan JKN yang dikelola BPJS Kesehatan berperan besar dalam mencegah kemiskinan akibat biaya kesehatan yang mahal.
“JKN membantu masyarakat mengakses layanan kesehatan tanpa khawatir beban biaya. Ini adalah program proteksi sosial yang penting untuk menjaga ketahanan ekonomi keluarga,” ujar Abdillah dalam diskusi publik di Jakarta, Mei 2025.
57 Tahun Mengawal Kesehatan Bangsa
BPJS Kesehatan terus mengembangkan layanan digital agar JKN semakin mudah diakses. Melalui aplikasi Mobile JKN, peserta dapat mendaftar antrean online, konsultasi dokter secara daring, hingga cek kepesertaan dan iuran.
Pada masa pandemi COVID-19, BPJS Kesehatan juga memainkan peran vital dengan menanggung pembiayaan perawatan pasien, membuktikan bahwa JKN menjadi bagian penting dari sistem ketahanan kesehatan nasional.
Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, mengapresiasi BPJS Kesehatan yang terus memperkuat ekosistem kesehatan nasional.
“Tanpa JKN, tidak mungkin pemerataan layanan kesehatan bisa dicapai seperti sekarang. BPJS Kesehatan telah membuktikan perannya sebagai pelaksana utama jaminan kesehatan nasional,” ujar Menkes Budi saat Rapat Kerja Kesehatan Nasional, Juni 2025.
Memasuki usia 57 tahun sejak awal lahirnya sistem jaminan kesehatan, BPJS Kesehatan terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah, rumah sakit, dan fasilitas kesehatan lainnya. Tantangan seperti pembiayaan berkelanjutan dan peningkatan mutu layanan menjadi fokus utama ke depan.
“Kesehatan adalah hak rakyat. Melalui JKN yang dikelola BPJS Kesehatan, kami ingin memastikan seluruh masyarakat Indonesia mendapat layanan kesehatan yang adil dan berkelanjutan,” tutup Ghufron Mukti.
