Ratusan Ribu Penerima Bansos Diduga Main Judi Online, Total Transaksi Nyaris Rp1 Triliun

Indonesia tengah diguncang temuan mengejutkan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Dalam hasil pencocokan data tahun 2024, sebanyak 571.410 orang penerima bansos diduga juga aktif sebagai pemain judi online.

PPATK memverifikasi 28,4 juta NIK penerima bansos dengan 9,7 juta data pemain judi online, dan hasilnya cukup mengagetkan: 2 persen dari penerima bansos ternyata terlibat dalam praktik judi online, dengan total lebih dari 7,5 juta transaksi yang jika dikonversi, menyentuh nilai sekitar Rp957 miliar.

“Temuan ini bukan sekadar anomali. Ini indikasi kuat penyalahgunaan sistem bantuan sosial yang harus segera dibenahi,” ujar salah satu pejabat PPATK yang enggan disebutkan namanya.

Yang lebih mencengangkan, transaksi judi online ini seluruhnya tercatat hanya melalui satu bank penyalur bansos, menandakan kemungkinan masih ada data serupa yang belum terungkap dari bank lainnya.

Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menegaskan bahwa Kementerian Sosial akan menjadikan temuan ini sebagai bahan evaluasi serius. “Kami akan melakukan verifikasi ulang terhadap penerima bansos yang masuk dalam data PPATK. Jika terbukti, tidak menutup kemungkinan bansosnya akan dihentikan,” katanya.

Perang Melawan Judi Online:

Temuan ini menambah panjang daftar masalah akibat judi online di Indonesia. Sebelumnya, fenomena “korban judol” telah menjadi perhatian publik, di mana warga kehilangan harta, pekerjaan, bahkan nyawa akibat candu judi digital.

Komentar di media sosial pun ramai. Salah satunya menggambarkan siklus ironis:

“Korban judol duit habis → dapet bansos → bansos dijual → duitnya buat judol lagi → rungkad → repeat.”

Kini, pemerintah bergerak cepat. Kemensos menggandeng PPATK untuk mengevaluasi rekening-rekening penerima bansos, sekaligus membuka jalur pelaporan masyarakat bagi yang menemukan indikasi serupa di lingkungannya.

Langkah ini dipandang penting untuk menjaga kredibilitas sistem bantuan sosial, sekaligus memastikan dana negara benar-benar tersalurkan kepada mereka yang berhak dan membutuhkan.