Orang Miskin di Indonesia Sulit Naik Kelas karena Social Mobility Index Masih Rendah

Di sebuah kampung padat penduduk di pinggiran Jakarta Barat, Siti—ibu tiga anak—bangun sebelum subuh setiap hari untuk membantu suaminya berjualan nasi uduk. Penghasilannya tidak pernah stabil, bahkan semakin menipis ketika harga bahan pokok naik. Siti tinggal di rumah petak sempit, sementara anaknya yang sulung harus berbagi gawai dengan adiknya untuk mengikuti kelas daring tambahan. Walau bekerja keras, Siti tahu hidupnya nyaris tidak berubah selama sepuluh tahun terakhir. “Rasanya susah maju. Kerja lebih capek, tapi hasilnya tetap segini-gini saja,” katanya.

Kisah Siti mencerminkan fenomena yang semakin mengkhawatirkan: peluang masyarakat miskin untuk naik kelas sosial semakin kecil. Laporan World Economic Forum melalui Social Mobility Index menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi yang belum menggembirakan. Social mobility index adalah ukuran yang menggambarkan seberapa besar peluang seseorang memperbaiki taraf hidupnya dibanding generasi sebelumnya, dengan menilai akses pendidikan, kesempatan kerja, distribusi pendapatan, dan kualitas layanan publik. Semakin rendah indeks ini, semakin sulit masyarakat berpenghasilan rendah memperbaiki nasib.

Ekonom senior Universitas Indonesia Teguh Dartanto menjelaskan bahwa mobilitas sosial di Indonesia terhambat oleh ketimpangan akses terhadap pendidikan berkualitas. Ia menegaskan bahwa meski program pemerintah telah membuka ruang pendidikan lebih luas, kualitas guru, fasilitas sekolah, dan biaya pendukung masih menjadi batasan bagi keluarga miskin. “Jika sejak awal anak tidak mendapat akses pendidikan yang layak, maka kompetensinya sulit bersaing di pasar kerja. Akhirnya mereka terjebak dalam pekerjaan informel dan penghasilan rendah,” ujar Teguh.

Direktur Eksekutif Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana menilai korupsi juga memperburuk rendahnya mobilitas sosial. Menurutnya, praktik rasuah di ranah perizinan, bantuan sosial, hingga pengadaan barang dan jasa membuat anggaran yang seharusnya memperkuat layanan publik justru bocor dan gagal meningkatkan kesejahteraan warga miskin. Ia menekankan bahwa korupsi bukan hanya merugikan negara secara nominal, tetapi menciptakan ketidakadilan struktural. “Uang yang hilang dari korupsi adalah uang yang seharusnya memperbaiki sekolah, puskesmas, dan program perlindungan sosial. Ini langsung menghambat mobilitas masyarakat miskin,” katanya.

Pengamat pajak sekaligus Direktur Prakarsa Yose Rizal Damuri menambahkan bahwa kebijakan perpajakan di Indonesia belum sepenuhnya menciptakan redistribusi yang adil. Ia menilai ruang fiskal untuk membantu kelompok miskin bisa lebih besar jika basis pajak diperluas dan penghindaran pajak ditekan. Yose menegaskan bahwa negara dengan sistem pajak progresif yang kuat cenderung memiliki mobilitas sosial lebih tinggi karena mampu menyediakan layanan publik yang merata. “Ketika pajak tidak optimal, kemampuan negara mendanai pendidikan dan kesehatan berkualitas bagi kelompok rentan menjadi terbatas,” ujarnya.

Di tengah tantangan tersebut, pemerintah sebenarnya telah menjalankan berbagai program, dari bantuan sosial hingga beasiswa afirmatif. Namun para ahli sepakat bahwa perbaikan mobilitas sosial memerlukan langkah lebih sistemik: pendidikan harus benar-benar merata, birokrasi harus bersih, dan kebijakan pajak perlu lebih adil. Tanpa perubahan mendasar ini, jutaan warga seperti Siti akan tetap bekerja keras tanpa melihat perubahan berarti dalam hidupnya.