BPS : Lebih Banyak Lulusan SD yang Bekerja Dibanding Sarjana

Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan fakta mengejutkan: di Indonesia, jumlah penduduk yang bekerja dengan pendidikan setingkat SD ke bawah (34,63 persen) justru lebih besar dibanding mereka yang berpendidikan Diploma IV hingga strata tiga (S3) yang hanya mencapai 10,81 persen dari total angkatan kerja. Kondisi ini mencerminkan tantangan struktural dalam dunia kerja Indonesia, terutama terkait kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja formal yang tersedia.

Menurut rilis BPS per 5 Februari 2026, fenomena ini terjadi bersamaan dengan angka pengangguran yang masih tinggi, yakni sekitar 7,35 juta orang. Menariknya, dari jumlah pengangguran tersebut, proporsi terbanyak justru berasal dari lulusan SMK dan sarjana, mengindikasikan adanya ketidakcocokan antara pendidikan tinggi dan kebutuhan pasar kerja saat ini.

Dominasi pekerja berpendidikan rendah dalam angkatan kerja aktif didorong oleh besarnya sektor pekerjaan informal, yang cenderung menyerap tenaga kerja tanpa persyaratan pendidikan tinggi. Pekerjaan seperti buruh harian lepas, pedagang kecil, pekerja rumah tangga, serta sektor jasa mikro menjadi pilihan banyak warga, terutama mereka yang sulit menemukan pekerjaan formal sesuai keahlian dan jenjang pendidikan.

Sementara itu, lulusan SMK dan sarjana banyak yang tercatat sebagai penganggur terbuka, yakni mereka yang aktif mencari kerja namun belum menemukan peluang yang sesuai. BPS mencatat lulusan SMK merupakan kelompok dengan jumlah pengangguran terbanyak, diikuti oleh lulusan sarjana. Data ini menegaskan bahwa jenjang pendidikan tinggi tidak lantas menjamin serapan yang mudah di pasar kerja, apalagi di tengah dinamika ekonomi yang menuntut keterampilan spesifik.

Situasi ini menjadi tantangan serius bagi pemerintah dan pemangku kebijakan untuk memperkuat pendidikan vokasi, meningkatkan keterampilan kerja (skill), serta mendorong penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan berkelanjutan. Program pelatihan kerja, sertifikasi kompetensi, hingga kolaborasi antara dunia pendidikan dan industri dinilai menjadi kunci untuk menjembatani kesenjangan antara lulusan pendidikan dan kebutuhan kerja di lapangan.

Selain itu, investasi dalam sektor formal dan dukungan pada UMKM juga dianggap penting untuk mengurangi dominasi pekerjaan informal yang selama ini menjadi “penampung” terbesar tenaga kerja berpendidikan rendah. Peningkatan produktivitas tenaga kerja serta insentif bagi pelaku usaha formal dapat menarik lebih banyak tenaga kerja terampil dan berpendidikan tinggi untuk terlibat.

Sementara itu, BPS menyoroti bahwa peningkatan jumlah lulusan bukan berarti secara otomatis memperbaiki struktur tenaga kerja. Kualitas pendidikan, relevansi kurikulum dengan kebutuhan industri, serta akses terhadap pelatihan profesional menjadi faktor utama dalam menentukan keberhasilan lulusan memasuki dunia kerja.

Tantangan lain yang dihadapi adalah perubahan teknologi dan otomatisasi yang semakin cepat, di mana keterampilan yang dibutuhkan di pasar kerja juga berubah. Lulusan pendidikan tinggi dan vokasi dituntut untuk menguasai kompetensi digital serta kemampuan berpikir kritis agar tetap relevan dan kompetitif.