ICSF Ingatkan Risiko Kebijakan Identitas Tunggal Media Sosial di Indonesia

Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) mengingatkan pemerintah agar tidak terburu-buru menerapkan kebijakan identitas tunggal bagi pengguna media sosial. Menurut ICSF, wacana ini memang bertujuan untuk mengurangi penyalahgunaan platform digital, namun menyimpan risiko besar jika tidak disiapkan secara matang.

Ketua ICSF, Ardi Sutedja, menegaskan bahwa kebijakan identitas tunggal media sosial pernah diterapkan di beberapa negara dan justru menimbulkan persoalan baru. “Belajar dari pengalaman negara lain, penerapan identitas tunggal menimbulkan masalah privasi, potensi kebocoran data, hingga penyalahgunaan otoritas. Indonesia harus berhati-hati agar niat baik tidak berbalik menjadi kerugian besar,” ujarnya.

Ia menambahkan, penggunaan media sosial sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari aktivitas sosial, bisnis, hingga politik. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang menyangkut akses digital wajib mempertimbangkan hak dasar warga negara. “Kalau tidak hati-hati, ini bisa berpotensi membatasi kebebasan berekspresi dan menimbulkan distrust terhadap pemerintah,” tegas Ardi.

ICSF juga mengingatkan bahwa ekosistem digital di Indonesia masih menghadapi tantangan serius, terutama keamanan siber dan perlindungan data pribadi. Identitas tunggal di media sosial justru berpotensi memperbesar dampak jika terjadi serangan siber. “Kita bicara soal data sensitif dari ratusan juta pengguna. Begitu bocor, risikonya akan sangat besar dan sulit dikendalikan,” jelasnya.

Sebagai solusi, ICSF menyarankan agar pemerintah fokus pada penguatan regulasi perlindungan data pribadi, peningkatan literasi digital masyarakat, serta kolaborasi dengan platform global untuk menekan penyalahgunaan konten. Dengan cara ini, tujuan menjaga ruang digital tetap sehat bisa tercapai tanpa menimbulkan ancaman baru.

“Kebijakan yang terburu-buru bisa menjadi bumerang. Indonesia harus memastikan sistem keamanan, regulasi, dan infrastruktur siap sebelum melangkah ke arah identitas tunggal media sosial,” pungkas Ardi.