Ini 5 Provinsi dengan Penduduk Miskin Terbanyak, Ekonomi Belum Menjangkau Lapisan Bawah
Meski angka kemiskinan nasional menurun, lima provinsi masih mencatat jumlah penduduk miskin tertinggi karena pertumbuhan ekonomi yang belum merata.
Di tengah geliat pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional yang mencapai 4,87 persen pada triwulan I-2025, Siti Aminah (52), warga Tambak Asri, Surabaya, masih berjuang dengan penghasilan harian Rp30 ribu dari warung kecilnya. Ia adalah satu dari jutaan warga Jawa Timur yang hidup di bawah garis kemiskinan, mencerminkan bahwa pertumbuhan belum menjangkau lapisan bawah masyarakat.
Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2025 menunjukkan lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak: Jawa Timur (3,87 juta jiwa), Jawa Barat (3,65 juta), Jawa Tengah (3,36 juta), Sumatera Utara (1,14 juta), dan Nusa Tenggara Timur (1,08 juta). Kelima provinsi ini menyumbang hampir separuh dari total penduduk miskin nasional yang kini berjumlah 23,85 juta orang.
Deputi Bidang Statistik Sosial BPS, Ateng Hartono, menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan nasional tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan. “Sebagian besar penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan wilayah timur Indonesia, terutama di daerah perdesaan yang belum menikmati akses ekonomi dan layanan dasar,” ujarnya dalam konferensi pers daring, Jumat (25/7/2025).
Di Jawa Timur, ketimpangan antarwilayah menjadi tantangan utama. Wilayah pesisir dan pedalaman tertinggal jauh dari pusat-pusat industri seperti Surabaya dan Sidoarjo. Jawa Barat menghadapi tekanan biaya hidup tinggi di kawasan urban, mendorong munculnya kantong-kantong kemiskinan baru. Jawa Tengah belum mampu mengangkat nilai tambah sektor pertanian, sementara Sumatera Utara masih berjuang agar pertumbuhan industri menyentuh lapisan bawah. Di NTT, keterbatasan infrastruktur dan ketergantungan pada sektor primer membuat angka kemiskinan tetap tinggi, bahkan mencapai 18,6 persen dari total penduduk.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, menyatakan bahwa pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem nol persen pada 2026 melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. “Kami mengorkestrasikan program lintas kementerian untuk mengurangi kantong-kantong kemiskinan dan memperkuat ekonomi lokal,” ujarnya dalam Bimtek PKB di Jakarta, Minggu (27/7/2025).
Langkah-langkah yang dijalankan meliputi pemutakhiran data sosial ekonomi, perluasan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan pembangunan sekolah rakyat berasrama di wilayah miskin. Pemerintah juga menggandeng lembaga filantropi dan sektor swasta untuk mengoptimalkan dana keumatan dan program CSR berdampak.
Namun tantangan struktural tetap besar. Proporsi pekerja informal masih mendominasi, mencapai 59,4 persen secara nasional. Di perkotaan, angka kemiskinan justru meningkat dari 6,66 persen menjadi 6,73 persen, menandakan tekanan biaya hidup yang makin berat.
Lima provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbanyak kini menjadi indikator utama keberhasilan strategi pengentasan kemiskinan nasional. Di tengah optimisme pembangunan, mereka mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi harus benar-benar menyentuh lapisan terbawah masyarakat.
