Lebih Banyak Anak Sakit Gigi daripada Hipertensi, Menkes Dorong Edukasi Sejak Dini
Masalah kesehatan gigi yang lebih tinggi dari hipertensi mendorong pemerintah menyusun kurikulum kesehatan untuk diterapkan sejak jenjang PAUD hingga sekolah dasar.
Pemeriksaan massal yang digelar Kementerian Kesehatan melalui program Cek Kesehatan Gratis (CKG) mengungkap temuan mengejutkan: masalah kesehatan gigi menempati peringkat tertinggi yang dialami masyarakat, bahkan melebihi kasus hipertensi. Temuan ini mendorong Menteri Kesehatan RI, Budi Gunadi Sadikin, untuk mengusulkan penambahan kurikulum kesehatan di sekolah-sekolah, mulai dari PAUD hingga SD.
“Dari CKG yang kita jalankan bersama Posyandu dan Puskesmas, ternyata yang paling banyak dilaporkan bukan hipertensi atau kolesterol, tapi sakit gigi dan gusi berdarah. Ini berarti edukasi kita soal kesehatan gigi masih sangat kurang,” ujar Menkes Budi dalam konferensi pers di Jakarta, Sabtu (15/6).
Menkes menyatakan bahwa edukasi kesehatan gigi harus menjadi bagian dari kurikulum wajib. Anak-anak akan diajarkan cara menyikat gigi yang benar sejak dini, dan dokter gigi diharapkan berperan aktif sebagai edukator yang ramah dan dekat dengan anak-anak.
Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 56,9 persen masyarakat Indonesia mengalami gangguan gigi dan mulut, tetapi hanya 6,2 persen yang menyikat gigi dengan benar. Fakta ini memunculkan urgensi untuk menyasar edukasi sejak dini.
Kurikulum kesehatan yang dirancang akan mencakup praktik menyikat gigi yang benar, pentingnya menjaga kebersihan mulut, serta pemahaman sederhana tentang pola makan sehat. Menteri Kesehatan juga mendorong kehadiran tenaga medis seperti dokter gigi ke sekolah-sekolah, bukan hanya untuk pemeriksaan, tetapi juga untuk membentuk pengalaman menyenangkan dan edukatif bagi anak-anak.
“Kalau mereka takut ke dokter gigi, jangan malah disuruh buka mulut pakai peralatan tajam. Lebih baik didekati dengan cara yang menyenangkan. Itu yang akan kita latih dalam program edukator kesehatan anak di sekolah,” tambah Menkes.
Rencana ini akan disinergikan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek), dan diharapkan mulai dijalankan pada awal tahun ajaran 2026 sebagai bagian dari peta jalan transformasi kesehatan nasional.
