Lulusan Hukum dan Dokter Terancam AI, Apa Kata Eks Eksekutif Google
Kecerdasan buatan (AI) kian menunjukkan taringnya dengan kemampuan menganalisis dokumen hukum dan diagnosis medis, memicu kekhawatiran bahwa lulusan hukum dan dokter akan menghadapi pesaing baru dari teknologi yang terus berkembang pesat.
Perkembangan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) semakin mengubah peta persaingan dunia kerja. Bukan hanya pekerja administratif atau sektor manufaktur, kini profesi bergengsi seperti hukum dan kedokteran pun mulai merasakan dampaknya. Mantan petinggi Google, Jad Tarifi, menyebut AI berpotensi menjadi pesaing nyata bagi lulusan hukum dan kedokteran di masa depan.
Tarifi menilai, perkembangan AI berlangsung jauh lebih cepat dibanding sistem pendidikan formal. Dalam beberapa tahun terakhir, model AI generatif mampu menganalisis dokumen hukum, menyusun kontrak, hingga memberikan analisis medis awal dengan tingkat akurasi tinggi. Bahkan, sejumlah model bahasa besar dikabarkan mampu menyelesaikan ujian profesi seperti bar exam di Amerika Serikat dan menjawab soal-soal lisensi medis.
Menurutnya, kondisi ini memunculkan pertanyaan besar: apakah gelar sarjana hukum atau dokter masih menjadi jaminan keamanan karier di era AI? Tarifi menegaskan bahwa gelar tetap penting, namun nilainya kini sangat bergantung pada bagaimana seseorang mengombinasikannya dengan kemampuan yang tidak mudah digantikan mesin.
Dalam praktik hukum, misalnya, AI sudah mampu menelusuri ribuan preseden kasus dalam hitungan detik, merangkum dokumen tebal, dan memberikan analisis berbasis data. Di bidang kedokteran, AI dapat membantu membaca hasil radiologi, mendeteksi pola penyakit dari data pasien, hingga merekomendasikan opsi perawatan berbasis algoritma. Tugas-tugas dasar yang dulu dikerjakan pengacara junior atau dokter muda kini bisa dilakukan lebih cepat oleh sistem cerdas.
Namun Tarifi menekankan, AI tetap memiliki batas. Empati kepada pasien, kemampuan membaca emosi klien, pertimbangan etis dalam mengambil keputusan, hingga komunikasi interpersonal yang kompleks masih menjadi kekuatan utama manusia. Di titik inilah lulusan hukum dan kedokteran tetap memiliki keunggulan, asalkan mampu mengasah sisi humanisnya.
Ia juga menyoroti perlunya reformasi pendidikan tinggi agar tidak hanya berfokus pada hafalan teori dan pola lama. Mahasiswa hukum dan kedokteran, menurutnya, harus mulai dibekali literasi AI, pemahaman teknologi digital, serta kemampuan berkolaborasi dengan sistem cerdas. Alih-alih melihat AI sebagai ancaman, generasi baru profesional didorong untuk menjadikannya sebagai mitra kerja strategis.
Fenomena ini sekaligus menjadi alarm bagi dunia pendidikan di Indonesia dan global. Di tengah percepatan transformasi digital, perguruan tinggi dituntut lebih adaptif agar lulusannya tidak tertinggal. Kompetensi masa depan bukan lagi sekadar gelar, melainkan kombinasi antara keahlian teknis, kecerdasan emosional, etika profesional, dan kemampuan beradaptasi dengan teknologi.
Pernyataan Tarifi memperjelas satu hal: era AI bukan lagi soal kemungkinan, melainkan kenyataan yang sudah berlangsung. Lulusan hukum dan kedokteran tetap memiliki prospek cerah, tetapi hanya bagi mereka yang siap bertransformasi. Di masa depan, bukan manusia yang kalah oleh AI, melainkan manusia yang tidak mau beradaptasi yang akan tertinggal.
