OJK Buka Peluang Bitcoin Masuk Cadangan Negara, Tapi Ingatkan Soal Risiko

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan respons atas usulan dari pelaku industri aset kripto yang mendorong Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk memasukkan Bitcoin dalam portofolio cadangan strategis negara.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pihaknya menghargai ide tersebut sebagai bentuk antusiasme industri dalam mendukung transformasi keuangan digital nasional. Namun, ia mengingatkan pentingnya prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang kuat dalam mengelola aset negara.

“Kami sangat menghargai usulan ini. Tapi tetap perlu dicermati dari sisi legalitas, tata kelola, dan mitigasi risiko sebelum dijadikan kebijakan strategis negara,” ujar Hasan.

Dari sisi industri, Chief Marketing Officer Tokocrypto, Wan Iqbal, menilai ide ini sebagai bentuk kemajuan pola pikir pelaku usaha terhadap peran aset digital dalam pembangunan ekonomi nasional. Ia mencontohkan Amerika Serikat yang mulai merancang strategi cadangan digital termasuk Bitcoin, Ethereum, hingga Cardano.

“Diversifikasi aset dengan kripto bukan sekadar tren, tapi bagian dari strategi kebijakan adaptif. Tentunya harus disertai governance yang ketat,” ujar Iqbal.

Meski begitu, OJK menyarankan agar Danantara mempertimbangkan terlebih dahulu instrumen digital yang memiliki legalitas dan underlying asset yang kuat, seperti Real World Asset (RWA) berbasis blockchain. Aset ini mencakup properti, proyek infrastruktur, atau komoditas yang ditokenisasi.

Iqbal pun sepakat bahwa RWA dapat menjadi “jembatan” menuju adopsi blockchain yang lebih aman dan terukur. Menurutnya, tokenisasi aset nyata tetap menawarkan transparansi teknologi blockchain tanpa risiko volatilitas tinggi seperti Bitcoin.

“RWA adalah solusi moderat — inovatif tapi aman. Pemerintah bisa tetap transformasi digital tanpa kehilangan kontrol,” katanya.

Ia menambahkan, langkah selanjutnya perlu fokus pada pembentukan regulasi adaptif agar inovasi dapat berkembang dalam ekosistem yang sehat dan dipercaya publik.