Penetrasi Internet Indonesia 2025 Tembus 80,66%

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) mengumumkan bahwa penetrasi internet nasional telah melonjak ke angka 80,66 persen, setara dengan sekitar 229,4 juta pengguna di seluruh Indonesia. Ketua Umum APJII, Muhammad Arif Angga, menjelaskan bahwa kenaikan ini merupakan refleksi adopsi layanan internet yang makin meluas pasca pandemi, meskipun pertumbuhannya kini lebih moderat dibanding masa awal COVID‑19 yang sangat eksponensial.

Dalam peluncuran survei berjudul Profil Internet Indonesia 2025, Arif menyebutkan bahwa pertumbuhan penetrasi internet sekitar 1–2 persen per tahun menunjukkan bahwa masih ada pekerjaan rumah besar: sekitar 19,34 persen masyarakat atau kurang lebih 55 juta orang belum bisa mengakses layanan internet secara memadai.

Dari aspek wilayah, pulau Jawa mencatat tingkat akses tertinggi, sekitar 85%, diikuti oleh Kalimantan (78,72%), Sumatera (77,12%), Bali & Nusa Tenggara (76,86%), Sulawesi (71,64%), dan Maluku serta Papua di posisi terbawah dengan penetrasi 69,26%. Data ini menggambarkan kesenjangan digital yang nyata antara daerah urban dan wilayah 3T (terpencil, tertinggal, terluar).

Menurut Zulfadly Syam, Sekretaris Umum APJII, meskipun pertumbuhan penetrasi tidak secepat masa pandemi, fokus para penyedia layanan sekarang lebih ke peningkatan kualitas layanan dibanding perluasan jangkauan. Infrastruktur di area non-produktif masih menjadi tantangan utama karena tingginya biaya investasi dan regulasi daerah yang belum harmonis.

Hingga awal 2025, menurut DataReportal, penetrasi pengguna internet tercatat sebesar 74,6% dengan total sekitar 212 juta pengguna—angka ini cenderung lebih rendah dibanding hasil survei APJII karena metode dan waktu survei berbeda. Kecepatan koneksi median mobile berkisar 29 Mbps, sedangkan fixed broadband mencapai sekitar 32 Mbps, dengan variasi performa tergantung daerah dan provider.

Kendala utama yang menghambat pemerataan akses internet mencakup infrastruktur yang masih menumpuk di kota besar, ketidakharmonisan regulasi antar daerah, serta minimnya insentif investasi di wilayah 3T. Arif menyampaikan, pemerintah perlu memperkuat peran melalui kebijakan insentif serta mengoptimalkan kerja sama dengan penyedia layanan untuk menjangkau masyarakat yang belum terkoneksi.

Masa depan penetrasi internet Indonesia menjanjikan jika percepatan infrastruktur dan kebijakan inklusif berjalan sinergis. Komitmen APJII dan pemerintah lewat program seperti BAKTI serta roadmap digital nasional harus didukung untuk memastikan Indonesia menjadi negara digital yang inklusif dan merata dari Sabang sampai Merauke.