Pertamina Blokir 394 Ribu Nopol Terkait Pembelian BBM Subsidi

Pertamina Patra Niaga menyatakan telah memblokir sekitar 394.000 nomor polisi (nopol) kendaraan karena terdeteksi melakukan aktivitas mencurigakan saat membeli bahan bakar jenis Solar dan Pertalite. Pemblokiran ini merupakan bagian dari upaya perusahaan untuk memperkuat integritas distribusi bahan bakar bersubsidi.

Menurut Vice President Patra Niaga, Iwan Rafli, pemantauan dilakukan secara real time lewat sistem kontrol distribusi bahan bakar. Data pembelian yang tidak wajar atau frekuensi tinggi dari satu nopol membuat indikasi potensi penyalahgunaan sehingga akhirnya dilakukan blokir sementara pada kendaraan tersebut.

Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyambut langkah penyaringan ini sebagai bagian dari program reformasi subsidi bahan bakar. Pemblokiran Nopol ini merupakan salah satu cara efektif mencegah penyelewengan subsidi oleh oknum-oknum yang tidak berhak.

Namun, kebijakan ini tidak lepas dari kritik. Beberapa pengemudi merasa keberatan karena pemblokiran dilakukan secara broad dan mengganggu aktivitas harian, terutama bagi mereka yang mengandalkan Pertalite atau Solar untuk operasional kerja. Mereka mempertanyakan kriteria pemblokiran dan cara bandingnya.

Di sisi lain, Patra Niaga menyatakan bahwa nopol yang diblokir tidak permanen selama pengguna dapat melakukan klarifikasi dan pembuktian. Mekanisme pengajuan banding dan verifikasi ulang akan disediakan oleh perusahaan.

Analis energi menilai langkah ini penting dan strategis, mengingat penyelewengan subsidi bahan bakar tetap menjadi masalah besar di Indonesia. Jika distribusi bahan bakar bersubsidi bisa dibenahi, potensi kerugian negara bisa ditekan lebih jauh.

Dengan pemantauan yang semakin ketat, Patra Niaga berharap pemblokiran ribuan nopol ini mampu menata ulang mekanisme distribusi solar dan pertalite subsidi, sekaligus memperkecil celah penyalahgunaan di lapangan.