Premanisme, Kerugian Ratusan Triliun dan Ancaman bagi Investasi
Aksi premanisme yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia bukan lagi sekadar gangguan keamanan. Lebih dari itu, praktik pemalakan, intimidasi, dan pungutan liar yang dilakukan kelompok tertentu telah menimbulkan kerugian ekonomi besar, menghambat investasi, dan memukul pelaku usaha dari skala kecil hingga besar.
“Kalau Tidak Bayar, Jangan Harap Usaha Kamu Aman” Kalimat itu bukan bagian dari film aksi. Itu pengakuan nyata dari seorang pengusaha logistik di kawasan industri Karawang. Setiap minggu, ia harus menyisihkan jutaan rupiah hanya untuk ‘biaya keamanan’ yang tak pernah resmi, tak pernah tercatat, dan tak bisa dilawan—kecuali ia ingin bisnisnya terganggu atau bahkan disabotase.
Sayangnya, cerita itu bukan satu-satunya. Premanisme masih hidup subur di tengah geliat ekonomi Indonesia yang tengah dikejar untuk tumbuh lebih cepat. Ironis, di tengah upaya pemerintah membuka keran investasi selebar-lebarnya, pelaku usaha justru harus berhadapan dengan pungutan liar, intimidasi, hingga pemaksaan dari kelompok yang mengatasnamakan “pengamanan lingkungan”.
Himpunan Kawasan Industri (HKI) mengungkapkan bahwa premanisme telah menjadi penghambat utama arus investasi. “Premanisme oleh ormas atau kelompok tertentu berdampak langsung terhadap batalnya rencana investasi yang nilainya bisa mencapai Rp300 triliun dalam lima tahun terakhir,” ujar Sanny Iskandar, Ketua Umum HKI, dalam wawancara Mei 2025.
Tak hanya investasi asing, usaha dalam negeri pun tertekan. Pelaku UMKM hingga perusahaan manufaktur mengeluhkan praktik pemerasan dengan dalih sumbangan keamanan, pengangkutan, atau bahkan perekrutan tenaga kerja. Biaya tak resmi ini akhirnya masuk ke dalam ‘shadow economy’ yang sulit ditelusuri tapi sangat merusak.
Shadow Economy Membengkak
Menurut laporan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) terbaru, praktik-praktik ilegal, termasuk premanisme, ikut menyumbang pada ekonomi bayangan Indonesia yang nilainya telah mencapai Rp2.200 triliun, atau setara 10 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
“Premanisme termasuk bagian dari shadow economy yang menyebabkan kebocoran ekonomi negara. Ia juga melemahkan kepercayaan terhadap sistem hukum dan menambah ongkos ekonomi,” tegas Bhima Yudhistira, Direktur CELIOS (Center of Economic and Law Studies).
Premanisme tak hanya merugikan secara ekonomi, tapi juga memperburuk persepsi investor terhadap Indonesia. “Investor akan mundur jika mereka melihat ada intervensi nonformal yang tidak bisa dikendalikan oleh hukum,” tambah Bhima.
Hal ini diamini oleh data dari BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) yang menunjukkan beberapa investor asing membatalkan atau menunda proyek mereka, khususnya di sektor logistik, konstruksi, dan infrastruktur karena gangguan keamanan yang melibatkan preman.
Di beberapa kawasan industri seperti di Bekasi, Karawang, dan Batam, praktik premanisme bahkan masuk ke proses rekrutmen karyawan, distribusi barang, hingga pemilihan vendor lokal. “Mereka memaksa agar karyawan berasal dari kelompok tertentu. Jika tidak diikuti, ada gangguan ke operasional,” kata seorang HRD perusahaan otomotif besar yang enggan disebutkan namanya.
Pungli logistik pun jadi ancaman lain. Truk kontainer kerap diminta ‘uang jalan’ oleh oknum preman di luar gerbang kawasan industri. Jika tak diberikan, tak jarang ada ban yang digembosi atau barang yang sengaja dipersulit keluar masuk.
Pemerintah dan Polri Diminta Bertindak Tegas
Wakil Ketua MPR RI, Eddy Soeparno, menyebut premanisme sebagai “musuh bersama bangsa”. Ia meminta kepolisian dan pemerintah daerah untuk tidak takut bertindak. “Jika dibiarkan, ini bukan hanya merugikan pelaku usaha, tapi juga merusak reputasi hukum negara,” ujarnya.
Sementara itu, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah berulang kali menegaskan komitmen memberantas aksi premanisme. Operasi penertiban telah dilakukan di sejumlah wilayah, namun konsistensi dan keberlanjutan penindakan masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Premanisme bukan hanya soal kriminalitas. Ia adalah refleksi dari lemahnya penegakan hukum, sistem ekonomi yang belum inklusif, dan pengangguran yang tinggi. Selama celah ini tak ditutup, premanisme akan selalu menemukan ruang untuk hidup.
Indonesia memang sedang berlari menuju pertumbuhan ekonomi tinggi dan investasi besar. Tapi jika tak disertai dengan jaminan keamanan hukum dan proteksi terhadap pelaku usaha dari ancaman premanisme, maka pertumbuhan itu akan selalu pincang. Dan ujungnya, masyarakat jugalah yang akan menanggung bebannya.
