Program Makan Bergizi Gratis Picu Ribuan Siswa Keracunan, Bagaimana Solusinya?
Ribuan siswa di berbagai daerah dilaporkan mengalami keracunan usai menyantap menu dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), memunculkan pertanyaan besar soal pengawasan dan keamanan pangan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai salah satu proyek unggulan pemerintah untuk meningkatkan gizi pelajar justru menghadapi sorotan tajam. Bukan karena manfaatnya, melainkan karena sederet kasus keracunan massal yang menimpa siswa di sejumlah daerah sejak awal tahun.
Data dari berbagai laporan media menunjukkan jumlah korban sudah mencapai ribuan orang. Di Tasikmalaya, Jawa Barat, hingga 400 siswa TK, SD, MI, dan SMP mengalami gejala keracunan setelah menyantap menu MBG. Di Bogor, tercatat 210 siswa terdampak, dengan 34 di antaranya harus dirawat di rumah sakit. Sementara di NTT, gabungan kasus di Kupang dan Sumba Barat Daya membuat 215 pelajar jatuh sakit. Belum termasuk puluhan siswa di Cianjur, Batang, Sukoharjo, Takalar, dan Bombana yang juga masuk daftar korban.
Gejala yang dialami relatif mirip, mulai dari mual, pusing, muntah, hingga diare. Meski sebagian besar korban sudah kembali pulih, rentetan peristiwa ini meninggalkan tanda tanya serius: apakah program bergizi justru bisa berbalik menjadi ancaman kesehatan jika tidak diawasi ketat?
Pakar keamanan pangan dari IPB University, Prof. Dodik Briawan, menegaskan pentingnya rantai distribusi dan higienitas dalam program makanan massal. “Masalahnya bukan pada programnya, melainkan pada standar produksi, distribusi, dan penyimpanan. Makanan untuk ribuan siswa harus dipastikan aman sejak proses masak hingga tiba di tangan konsumen. Sedikit saja kelalaian bisa berakibat fatal,” ujarnya.
Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan sedang memperketat pengawasan. Setiap vendor penyedia makanan diwajibkan memiliki sertifikat laik higiene sanitasi, menerapkan standar penyimpanan, serta diawasi langsung oleh dinas kesehatan daerah. Meski begitu, banyak pihak menilai langkah ini perlu ditingkatkan lagi, termasuk dengan audit berkala dan keterlibatan sekolah dalam pengawasan mutu makanan.
Agar kasus serupa tidak berulang, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Pertama, penyedia makanan harus memastikan dapur produksi memenuhi standar higienitas. Kedua, distribusi makanan perlu memperhatikan waktu dan suhu penyimpanan agar tidak mudah terkontaminasi. Ketiga, pihak sekolah sebaiknya aktif memantau kualitas makanan sebelum dibagikan kepada siswa. Terakhir, edukasi bagi guru, siswa, dan orang tua tentang tanda-tanda keracunan juga penting agar penanganan bisa dilakukan lebih cepat.
Di tengah urgensi perbaikan, program MBG sejatinya tetap memiliki tujuan mulia: meningkatkan gizi anak bangsa, mengurangi stunting, serta membangun generasi lebih sehat. Namun, jika keamanan pangan tidak dijadikan prioritas utama, risiko jatuhnya korban akan terus membayangi.
Masyarakat kini menunggu langkah konkret pemerintah untuk memastikan bahwa makanan yang disebut bergizi benar-benar aman dikonsumsi. Sebab, program sebesar ini tidak hanya soal memberikan asupan, tetapi juga soal menjaga kepercayaan publik.
