Program Waste-to-Energy Dinilai Solusi Sampah Nasional, Partisipasi Publik Jadi Kunci

Masalah sampah yang terus meningkat dinilai membutuhkan terobosan nyata. Koordinator Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah, menyebut pendekatan Waste-to-Energy dapat menjadi salah satu jalan keluar atas persoalan kronis tersebut. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada cara implementasinya.

“Masalah sampah yang sudah lama dan terus meningkat ini memang harus dicarikan jalan keluar. Kami melihat program Waste-to-Energy bisa dijadikan salah satu solusi untuk mengatasi masalah sampah,” ujar Said di Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Berdasarkan data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), timbulan sampah nasional sepanjang 2025 mencapai 56,6 juta ton. Komposisi terbesar berasal dari limbah rumah tangga, dengan sisa makanan menyumbang 40,79 persen dan plastik sebesar 19,95 persen.

Sementara itu, kajian food loss and waste (FLW) di Indonesia periode 2000–2019 mencatat timbulan sampah sebesar 115–184 kilogram per kapita per tahun. Dari keseluruhan rantai pasok pangan, tahap konsumsi menjadi penyumbang terbesar. Jika diakumulasi, total FLW pada periode tersebut mencapai sekitar 23–48 juta ton per tahun.

Dampak lingkungan dari timbulan limbah pangan ini juga tidak kecil. Kajian yang sama memperkirakan total emisi dari FLW selama 2000–2019 mencapai 1.702,9 juta ton CO₂ atau setara 23 persen dari total emisi nasional. Rata-rata kontribusinya mencapai 7,29 persen emisi gas rumah kaca (GRK) Indonesia per tahun, dengan sekitar 77 persen emisi berasal dari limbah pangan.

Tak hanya berdampak pada lingkungan, limbah pangan juga memicu kerugian ekonomi yang besar. Nilainya diperkirakan mencapai Rp213–551 triliun per tahun, setara dengan 4–5 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.

Melihat kondisi tersebut, Said menilai edukasi kepada masyarakat menjadi hal mendasar. Menurutnya, pendekatan yang dilakukan tidak cukup hanya melalui kampanye memilah sampah, tetapi juga harus membangun kesadaran bahwa sampah merupakan ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan.

“Pendekatannya tidak hanya sekadar kampanye memilah sampah, tapi mulai memberikan kesadaran bagaimana sampah itu menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan lingkungan,” ujar Said, yang juga menjadi pengisi acara gelar wicara Sapa Bumi RRI Pro 2 FM Bogor.

Ia menambahkan, program WtE yang diinisiasi Danantara Indonesia perlu dirancang dengan pendekatan partisipatif. Pelibatan masyarakat sejak tahap awal dinilai penting agar manfaat program benar-benar dapat dirasakan secara luas.

“Secara ideal, sebuah program itu harus bisa melibatkan banyak pihak. Paling tidak dalam proses awal, Danantara bisa memastikan adanya partisipasi publik secara terbuka bagi program Waste-to-Energy ini,” kata lulusan Program Studi Komunikasi dan Pembangunan Pedesaan IPB tersebut.

Terkait munculnya pro dan kontra terhadap program WtE, Said menilai hal itu sebagai dinamika sosial yang wajar. Ia mendorong Danantara Indonesia untuk membuka ruang dialog publik secara transparan, sekaligus menjelaskan potensi manfaat dan risiko pengelolaan sampah melalui WtE secara komprehensif.

Selain aspek sosial, Said juga menekankan pentingnya penggunaan teknologi yang aman dan ramah lingkungan. Menurutnya, pengalaman negara-negara seperti Jepang, Singapura, Denmark, dan Jerman dapat dijadikan rujukan untuk memastikan program WtE berjalan sesuai standar keberlanjutan.

“Harus ada benchmark yang jelas. Pastikan program ini memberikan manfaat nyata dan ruang partisipasi terbuka bagi masyarakat, serta memperhatikan aspek keamanan lingkungan. Jika semua itu terpenuhi, rasanya tidak perlu ada yang menyangsikannya,” tutup Said.