Mobil Listrik Tak Lagi Bebas Pajak, Akankah Daya Tariknya Meredup di Indonesia?

Era “bebas pajak” untuk mobil listrik di Indonesia resmi berakhir. Sejak April 2026, kendaraan listrik kini masuk sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), membuat biaya tahunan yang sebelumnya sangat ringan melonjak signifikan.

Jika sebelumnya pemilik mobil listrik hanya membayar sekitar Rp100 ribuan per tahun, kini beban pajaknya bisa mencapai jutaan rupiah. Dengan skema baru, pajak dihitung sekitar 2 persen dari nilai kendaraan, ditambah iuran wajib lainnya.

Kenaikan ini tentu berdampak langsung pada persepsi masyarakat terhadap kendaraan listrik. Dari yang semula dianggap lebih hemat dalam jangka panjang, kini mulai muncul perhitungan ulang, terutama bagi calon pembeli di segmen entry-level.

Sebagai gambaran, mobil listrik dengan harga sekitar Rp200 juta kini bisa dikenakan pajak tahunan hingga Rp3–4 jutaan. Sementara untuk kendaraan listrik premium dengan harga mendekati Rp1 miliar, pajaknya bahkan bisa menembus Rp18 juta per tahun.

Meski demikian, pemerintah tidak sepenuhnya menarik insentif. Kebijakan baru memberi ruang bagi pemerintah daerah untuk tetap memberikan keringanan, bahkan hingga pembebasan pajak, tergantung kebijakan masing-masing wilayah.

Artinya, masa depan mobil listrik di Indonesia kini sangat bergantung pada peran daerah. Jika insentif tetap dijaga, daya tarik kendaraan listrik bisa bertahan. Namun jika tidak, kenaikan biaya ini berpotensi memperlambat laju adopsi.

Di sisi lain, faktor utama pendorong mobil listrik sebenarnya tidak hanya pajak. Efisiensi energi, biaya operasional yang lebih rendah, serta dorongan menuju energi bersih tetap menjadi nilai jual utama.

Namun dalam praktiknya, konsumen Indonesia masih sangat sensitif terhadap harga. Sedikit kenaikan biaya tahunan bisa menjadi faktor penentu dalam keputusan pembelian, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya stabil.

Perubahan kebijakan ini juga menjadi ujian bagi ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Produsen, dealer, hingga pemerintah perlu memastikan bahwa insentif lain—seperti subsidi, infrastruktur pengisian daya, hingga kemudahan pembiayaan—tetap kompetitif.

Jika tidak, momentum pertumbuhan kendaraan listrik yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif bisa melambat.

Ke depan, mobil listrik kemungkinan tetap tumbuh, namun dengan pola yang lebih selektif. Segmen menengah ke atas mungkin tidak terlalu terpengaruh, sementara segmen bawah akan lebih berhitung.

Dengan kata lain, mobil listrik di Indonesia tidak lagi “murah karena pajak”, tetapi harus benar-benar membuktikan keunggulannya secara keseluruhan.