Setelah PHK, Ke Mana Pekerja Indonesia Beralih? BPS Ungkap Banyak yang Masuk Sektor Informal

Badan Pusat Statistik (BPS) melalui publikasi Analisis Mobilitas Tenaga Kerja Hasil Sakernas 2025 menemukan bahwa pasar tenaga kerja Indonesia memiliki dinamika yang cukup tinggi. Pekerja yang kehilangan pekerjaan tidak seluruhnya menjadi pengangguran dalam jangka panjang, tetapi banyak yang melakukan mobilitas pekerjaan dengan berpindah lapangan usaha maupun status pekerjaan.

Fenomena ini menjadi menarik karena terjadi di tengah meningkatnya angka PHK pada sejumlah sektor industri. Data Kementerian Ketenagakerjaan menunjukkan sebanyak 32.389 pekerja mengalami PHK sepanjang Januari hingga Juni 2026. Meski demikian, BPS mencatat pasar kerja Indonesia masih mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru sehingga jumlah penduduk yang bekerja tetap mengalami peningkatan.

Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti sebelumnya mengingatkan bahwa kondisi pasar kerja tidak dapat dilihat hanya dari angka PHK semata. Menurutnya, pasar kerja merupakan suatu proses yang dinamis karena terdapat pekerja yang kehilangan pekerjaan, memperoleh pekerjaan baru, maupun keluar dari angkatan kerja karena alasan tertentu.

BPS mencatat jumlah angkatan kerja Indonesia mencapai 154,91 juta orang pada Februari 2026. Dari jumlah tersebut, sebanyak 147,67 juta orang bekerja atau meningkat sekitar 1,9 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,68 persen dari 4,76 persen pada Februari 2025.

Lalu, ke mana para pekerja Indonesia beralih setelah kehilangan pekerjaannya?

Temuan BPS menunjukkan bahwa mobilitas tenaga kerja di Indonesia masih didominasi perpindahan menuju sektor informal. Sebagian pekerja memilih membuka usaha kecil-kecilan, menjadi pedagang, bekerja secara mandiri, maupun memasuki pekerjaan yang lebih fleksibel dengan hambatan masuk yang relatif rendah. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan mengapa sektor informal masih menjadi penyangga utama pasar kerja Indonesia ketika terjadi gejolak ekonomi maupun PHK di berbagai sektor usaha.

Pilihan untuk memasuki sektor informal sebenarnya memiliki dua sisi yang berbeda. Di satu sisi, sektor ini mampu menjadi “jaring pengaman” yang mencegah melonjaknya angka pengangguran. Namun di sisi lain, pekerjaan informal umumnya memiliki tingkat pendapatan yang lebih rendah, minim perlindungan sosial, serta rentan terhadap ketidakpastian penghasilan.

Kondisi ini pula yang menjelaskan mengapa tingkat pengangguran Indonesia dapat menurun, tetapi kualitas pekerjaan yang tersedia masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Dengan kata lain, semakin banyak orang yang bekerja belum tentu mencerminkan semakin banyaknya pekerjaan formal dengan tingkat kesejahteraan yang lebih baik.

Fenomena tersebut juga berkaitan dengan apa yang disebut para ekonom sebagai jobless growth, yaitu ketika pertumbuhan ekonomi tidak sepenuhnya diikuti dengan peningkatan lapangan kerja formal yang berkualitas. Sebagian investasi yang masuk justru lebih banyak terserap pada sektor padat modal yang memiliki produktivitas tinggi tetapi tidak membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Tidak sedikit pekerja yang akhirnya melakukan penyesuaian karier dengan berpindah profesi. Ada yang beralih menjadi pelaku usaha mikro, pekerja lepas (freelancer), pengemudi transportasi daring, maupun membuka usaha rumahan untuk mempertahankan penghasilan keluarganya. Mobilitas seperti ini menunjukkan tingginya kemampuan adaptasi tenaga kerja Indonesia dalam menghadapi perubahan kondisi ekonomi.

Namun demikian, para ekonom mengingatkan bahwa adaptasi tersebut seharusnya tidak hanya dipandang sebagai keberhasilan pasar kerja dalam menyerap tenaga kerja. Pemerintah juga perlu memastikan bahwa pekerja yang berpindah sektor memiliki kesempatan untuk meningkatkan keterampilan (reskilling) dan memperoleh pekerjaan yang lebih produktif.

BPS juga menemukan bahwa mobilitas tenaga kerja tidak hanya terjadi antar pekerjaan, tetapi juga antar wilayah tempat bekerja. Semakin banyak pekerja yang memilih menjadi komuter dibandingkan melakukan migrasi permanen ke daerah lain. Perubahan pola mobilitas ini menunjukkan bahwa pasar kerja Indonesia terus mengalami transformasi yang perlu diantisipasi melalui kebijakan ketenagakerjaan yang lebih adaptif.

Pada akhirnya, temuan BPS memberikan satu pelajaran penting bahwa PHK bukanlah akhir dari perjalanan seorang pekerja. Sebagian besar akan berusaha mencari peluang baru untuk tetap memperoleh penghasilan. Tantangan berikutnya bukan hanya menyediakan lebih banyak lapangan pekerjaan, tetapi juga menghadirkan pekerjaan yang lebih berkualitas, produktif, dan memberikan perlindungan yang memadai bagi para pekerja Indonesia.