Pakar Soroti BBM Subsidi Salah Sasaran, 93 Persen Dinikmati Kendaraan Pribadi
Penyaluran BBM subsidi di Indonesia dinilai tidak tepat sasaran karena sebagian besar justru dinikmati kendaraan pribadi, bukan transportasi umum.
Distribusi bahan bakar minyak (BBM) subsidi di Indonesia kembali menjadi sorotan. Sejumlah pakar menilai penyalurannya masih jauh dari tepat sasaran, karena mayoritas justru digunakan oleh kendaraan pribadi.
Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengutip data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), mengungkapkan bahwa sektor transportasi menyerap sekitar 91,2 persen konsumsi BBM nasional. Namun ironisnya, distribusi subsidi di dalam sektor tersebut justru meleset dari sasaran utama.
Ia menyebutkan, sekitar 93 persen penyaluran BBM subsidi digunakan oleh kendaraan pribadi, sementara transportasi umum hanya memperoleh porsi kurang dari 3 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa manfaat subsidi belum dirasakan secara optimal oleh masyarakat luas, khususnya pengguna angkutan umum.
Menurut Djoko, kondisi tersebut menjadi alarm serius bagi pengelolaan energi nasional. Selain tidak tepat sasaran, penggunaan subsidi oleh kendaraan pribadi juga berpotensi membebani anggaran negara tanpa memberikan dampak maksimal terhadap pelayanan publik.
Kondisi ini juga dinilai bertolak belakang dengan tujuan awal pemberian subsidi energi, yakni untuk membantu kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta mendukung penguatan transportasi publik yang lebih efisien.
Lebih jauh, situasi ini dinilai menjadi tantangan bagi pemerintah, terutama di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan swasembada energi. Tanpa perbaikan distribusi, beban fiskal negara dikhawatirkan akan terus meningkat.
Para pakar menilai, dominasi penggunaan BBM subsidi oleh kendaraan pribadi menunjukkan adanya celah dalam sistem distribusi dan pengawasan. Reformasi kebijakan dinilai mendesak, termasuk penerapan sistem berbasis data untuk memastikan subsidi tepat sasaran.
Digitalisasi distribusi, pembatasan penggunaan, serta peningkatan pengawasan menjadi beberapa langkah yang dapat ditempuh agar subsidi energi lebih efektif dan berkeadilan.
Pemerintah sendiri terus berupaya melakukan pembenahan melalui berbagai kebijakan. Namun, tantangan di lapangan masih cukup besar, terutama terkait akurasi data penerima dan pengawasan distribusi BBM subsidi.
Jika tidak segera dibenahi, ketidaktepatan sasaran ini berpotensi terus membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
