Hampir 99 Ribu Truk Kena Pelanggaran Saat Uji Coba ETLE ODOL
Kementerian Perhubungan mencatat hampir 99 ribu pelanggaran truk over dimension over loading (ODOL) selama uji coba sistem tilang elektronik ETLE
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan mencatat hampir 99 ribu pelanggaran kendaraan angkutan barang selama uji coba sistem tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) untuk kendaraan over dimension over loading (ODOL) sejak awal 2026.
Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Aan Suhanan, mengatakan uji coba penegakan hukum berbasis ETLE tersebut dilakukan sebagai bagian dari Rencana Aksi Nasional Penanganan Kendaraan Lebih Dimensi dan Lebih Muatan.
Menurut Aan, pemanfaatan teknologi ETLE dilakukan untuk memperkuat pengawasan, pencatatan, hingga penindakan terhadap kendaraan barang yang melanggar aturan muatan dan dimensi kendaraan.
“Melalui ETLE tercatat bahwa hingga 11 Mei 2026, terdapat sebanyak 98.983 pelanggaran kendaraan angkutan barang,” ujar Aan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (13/5/2026).
Uji coba terbatas tersebut dilakukan di tiga lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) berbasis Weigh In Motion (WIM), yakni Kertapati, Talang Kelapa, dan Balonggandu. Sistem ini mampu mendeteksi kendaraan yang melebihi batas dimensi maupun kapasitas angkut secara otomatis.
Berdasarkan data Kemenhub, Provinsi Sumatera Selatan menjadi wilayah dengan jumlah pelanggaran tertinggi, mencapai 71.402 kasus atau sekitar 73 persen dari total pelanggaran. Posisi berikutnya ditempati Jawa Barat dengan 10.347 pelanggaran atau 11 persen, disusul wilayah Jabodetabek sebanyak 6.199 kasus atau 6 persen.
Jenis pelanggaran paling dominan adalah pelanggaran daya angkut sebanyak 55.462 kasus atau 57 persen. Selain itu, terdapat 42.427 pelanggaran dokumen serta 94 pelanggaran terkait tata cara muat kendaraan.
Kemenhub menyebut surat pelanggaran telah dicetak dan dikirim kepada para pelanggar sebagai tindak lanjut penegakan hukum. Pemerintah berharap sistem ETLE ODOL dapat mempermudah pengawasan kendaraan barang sekaligus menekan angka kecelakaan dan kerusakan jalan akibat truk bermuatan berlebih.
Ke depan, sistem pengawasan berbasis ETLE dan WIM tersebut akan terus dievaluasi sebelum diterapkan secara lebih luas di berbagai daerah di Indonesia.
